Buka Perbatasan, Singapura-Malaysia Siapkan Skema Izin Melintas

Skema ini memungkinan penduduk masing-masing negara melintasi perbatasan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Ahmad Baiquni
| 16 Juli 2020 11:09

Dream - Singapura dan Malaysia sepakat membuka kembali perbatasan pada 20 Agustus 2020 setelah ditutup lebih dari 4 bulan akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, izin melintas tidak diberikan bebas seperti kondisi normal.

Kedua negara ini tengah menyiapkan dua skema perizinan yang hanya akan diberlakukan bagi pengusaha dan penduduk. Dua skema tersebut yaitu Jalur Hijau Resiprokal dan Pengaturan Komuter Berkala.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menggelar konferensi pers bersama usai membicarakan hal ini pada Selasa kemarin.

Disepakati Jalur Hijau Resiprokal membolehkan perjalanan melintasi Singapura dan Malaysia untuk urusan bisnis dan kedinasan. Setiap orang diharuskan patuh pada aturan pencegahan Covid-19 dan kriteria kesehatan masyarakat yang telah disepakati termasuk lolos tes usap, seperti dilaporkan Channel News Asia.

Orang yang akan bepergian lintas dua negara tersebut diwajibkan menyerahkan rencana perjalanan terkontrol kepada negara tujuan dan mengikutinya. Mereka tidak boleh mengubah rencana di tengah perjalanan.

Sedangkan Pengaturan Komuter Berkala membolehkan penduduk Singapura dan Malaysia yang mengantongi izin imigrasi jangka panjang masuk ke wilayah dua negara tersebut. Selama kepentingannya untuk bisnis dan bekerja.

Traveler yang masuk dengan jalur ini diharuskan tinggal sekurang-kurangnya selama tiga bulan berturut-turut di negara tempat bekerja. Kurang dari waktu tersebut, mereka tidak dibolehkan pulang ke negara asal dalam rangka cuti kerja.

Ketika traveler bisa pulang ke negara asal, mereka bisa kembali ke negara tempat bekerjanya selama tiga bulan ke depan. Traveler tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

" Malaysia dan Singapura juga sepakat mengembangkan skema lain yang tepat untuk pergerakan perlintasan batas orang, termasuk komuter yang keluar masuk kedua negara sehari-hari untuk tujuan bekerja dari kedua negara, sementara mempertimbangkan setiap protokol kesehatan yang diminta dan sumber daya medis yang tersedia di kedua negara untuk menjamin keamanan warga negara kedua belah pihak," demikian pernyataan bersama kedua negara.

Topik Terkait :

BERANI BERUBAH: Gelas Kesuksesan Korban PHK

Jangan Lewatkan