Pembangunan Taman Nasional Komodo Diprotes UNESCO, Ini Kata Sandiaga

Dream - Pembangunan yang sedang digalakkan Pemerintah di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, mendapat protes keras dari UNESCO. Pembangunan itu dikhawatirkan dapat merusak habitat alami hewan purba tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pembangunan sarana dan prasarana di TMK tidak akan berdampak buruk Outstanding Universal Value (OUV) atau nilai utama warisan alam. Dia menyatakan pembangunan tersebut bertujuan menggantikan sarana yang tidak layak menjadi yang ramah lingkungan.

"Banyak fasilitas yang perlu diperbaiki, berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan hidup masyarakat," ujar Sandi dalam Weekly Press Briefing.

Sandiaga mengatakan UNESCO meminta agar Integrated Tourism Master Plan (ITMP) ditunda sementara waktu hingga keluarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah. Untuk itu, UNESCO memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah untuk segera menyerahkan syarat tersebut hingga 1 Februari 2022.

Saat ini, Kemenparekraf tengah menyusun AMDAL dan diharapkan dapat cepat selesai. Sandi meyakini TMK akan menjadi destinasi pariwisata berkualitas dan ramah lingkungan, dengan memaksimalkan konten lokal yang otentik.

Dorong Semakin Banyak Pelaku Parekraf Kantongi CHSE

Selanjutnya, Sandi mendorong agar destinasi wisata di Indonesia dapat melampaui standar pariwisata terbaik dan berkelanjutan. Pihaknya memfokuskan pada empat pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengelolaan, ekonomi, budaya, dan aspek lingkungan.

Dia juga mengajak para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendaftarkan diri pada Program Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE). Dengan menerapkan CHSE dan PPKM dilonggarkan, sektor parekraf dapat memulai aktivitas kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Hingga pekan empat Juli lalu, sebanyak 4.700 sertifikasi CHSE sudah terbit atau lebih dari 50 persen menuju target yang ditetapkan yaitu n8.000. Untuk mempercepat proses sertifikasi, Kemenparekraf menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi mandiri yang dilakukan secara kolaboratif.

Laporan: Angela Irena Mihardja